Paradigma Politik

Mata Kuliah Teori Politik

Ilmu politik tidak bisa lepas dari ilmu sosial yang telah lahir terlebih dahulu teori-teorinya. Meskipun kita tahu bahwa politik sudah ada sejak manusia pertama kali ada dan membentuk sebuah kelompok untuk bertahan hidup dari serangan kelompok lain, atau dari hewan dan alam. Disini kepemimpinan juga telah muncul, manajemen organisasi sudah ada, dan perpolitikan mulain berjalan.

Paradigma politik ini adalah suatu kerangka berfikir untuk mendapatkan pengertian tentang politik dan kemudian akan menyeluruh pada bagian-bagian lainnya dalam ilmu politik. Karena sebuah paradigma akan melahirkan cara, teknik, metode, strategi hingga teori pada suatu jenis ilmu.

1. Evolusi

Evolusi adalah perubahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak ada batas pasti, namun sampai ribuahn tahun. Dalam paradigma politik evolusi, prinsip dasar yang diusung adalah bahwa politik itu perubahan yang alamiah. Sehingga dalam cara pandang ini, seorang pemimpin tidak bisa dibentuk tapi dilahirkan.

Semua proses kehidupan terjadi tidak secara tiba-tiba, namun melalui proses dialekta sewajarnya, melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Tuhan menciptakan duniapun tidak serta merta ‘kun fayakun’ jadi maka jadilah secara utuh, bulat, total dan dunia menjadi ada. Meskipun Tuhan bisa, namun Tuhan tidak melakukannya krena Tuhan menginginkan manusia berfikir tentang penciptaan alam semesta –yang kini mulai tercerahkan- agar bertambah keimanan mereka terhadap pencipta.

Kembali pada perubahan politik, bahwa terjadinya negara yang baik, sejahtera, aman, dan makmur itu tidak bisa serta merta. Bahwa dengan dipimpin oleh, misalkan Soekarno, indonesia semata-mata akan jaya, tidak. Semua bidang sosial politik akan melalui proses-proses tertentu sehingga mencapai titik kulminasi suatu peradapan politik, dan setelah itu akan kembali bobrok hingga suatu saat puncak kejayaan (kulminasi) akan diraih kembali.

2. Fungsionalisme – Struktural

Prinsip dasar dari paradigma ini adalah bahwa politik dipandang sebagai sebuah sistem. Sedangkan suatu sistem itu terdiri dari subsistem-subsistem yang harus berkolaborasi menjalankan fungsi masing-masing dan berkordinasi secara struktural yang baik. Jadi dalam suatu tatanan politik negara, maka kita akan menemui subsistem-subsistem yang lain yaitu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dlsb. Dalam kepemerintahan sendiri terdiri dari subsistem-subsistem yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Dimana masing-masing subsistem tersebut haruslah berjalan sesuai dengan fungsinya agar tercipta sistem politik yang baik.

3. Konflik

Dalam pergulatan dunia poitik rentan terjadinya konflik. Karena politik adalah percaturan kepentingan. Prinsip dasar dari paradigma ini adalah kepentingan, sehingga yang paling penting dalam politik adalah bagaimana memenangkan pertempuran. Setiap elite akan berusaha mengunggulkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Disinilah nantinya konflik kepentingan akan terjadi dan kemudian akan terbentuk kekuasaan, kekuasaan lebih lanjut akan menciptakan kepemimpinan.

Untuk memenangkan percaturan politik seseorang atau kelompok harus mempunyai modal ; finansial, sosial, komunikasi, personality dsb. Dengan modal finansial yang cukup kita mampu mengiklankan diri, membentuk kepribadian seperti apa yang kita inginkan dihadapan masyarakat. Dan interaksi sosial yang telah dijalani akan membantu dalam meraih kemenangan karena akan mendapat simpati masyarakat luas. Begitu pula cara berkomunikasi yang baik, dan keribadian yang perfect akan lebih banyak menarik dukungan.

Jika dibiarkan berlarut-larut, tentunya politik akan semakin keruh dan tidak ada bedanya dengan hewan. Maka dari itulah perlu dibentuknya rule of the game, aturan main dalam menjalankan pola perpolitikan suatu negara. Karena tanpa peraturan ataupun perundang-undangan, sebuah negara kesatuan tidak akan terbentuk.

4. Interaksional – Simbolik

Prinsip dasar dalam paradigma ini adalah bahwa politik merupakan pertukaran simbol. Berbeda dengan tiga paradigma diatas yang mementingkan substansi nyata dalam berpolitik. Di paradigma ini regulasi perpolitikan menjadi semakin tersamar, bahkan kadang sesuatu yang tidak kita sadari merupakan iklan politik. Dimana-mana orang menciptakan realitas buatan, di pamflet, baleho, selebaran, koran, radio, televisi, alat komunikasi, dan kini merambah dunia maya orang-orang ramai memasang bermacam simbol untuk kepentingan politik.

Sehingga di dunia politik tidak ada sesuatu yang monosemi (bermakna satu). Semuanya bermakna ganda (ambiguitas), bahkan bisa saja dalam satu pesan politik mengandung ribuan makna tersirat (polisemi).